Muslim Papua Siap Mempertahankan NKRI
CyberSabili-Jakarta- Hubungan antara Indonesia dan Australia akan kembali memanas. Hal ini terlihat dari aksi Parlemen Negeri Kangguru tersebut yang menggelar forum Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat/International Parliamentarians for West Papua (IPWP), Selasa (28/02). IPWP sendiri merupakan forum yang diprakarasai oleh Partai Hijau di Parlemen Austarlia yang mendukung Papua Merdeka.
Terkait hal ini, Ustad Fadhlan Garamatan, Dai yang berasal dari tanah Papua, mengatakan umat muslim di Papua siap mempertahankan tanah Papua untuk tetap bergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya memang medengar isu tersebut, tapi kami di Papua tidak terpengaruh dengan isu itu dan kami siap berjuang mempertahankannya hingga mati,” jelas Fadhlan di sela-sela deklarasi Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) di Jakarta.
Pemerintah Australia sendiri menegaskan tetap mendukung Papua menjadi bagian dari NKRI. “Australia berkomitmen penuh terhadap keutuhan wilayah dan persatuan nasional RI, termasuk kedaulatannya atas provinsi-provinsi di Papua. Ini merupakan kewajiban dasar Traktat Lombok antara Australia dan Indonesia,” jelas Atase Pers Kedubes Australia Roy Marcelo seperti dikutip dari Harian Rakyat Merdeka.
Partai Hijau sendiri mengatakan sikap pemerintahnya pengecut. Sedangkan politisi Partai Buruh menganggap larangan kepada anggota parlemen dari partainya untuk menghadiri IPWP sebagai sesuatu yang konyol. “Kita bicara tentang sebuah negara di mana orang ditahan 15 tahun hanya karena mengibarkan bendera,” kata Ferguson sambil menambahkan Papua merupakan provinsi yang kehidupannya menyedihkan. (Yudy Fachrurozi)
Berita Terbaru:
- 08/03/2012 08:01 - Hj. Dra. Herlini Amran, MA, Perlu upaya bersama turunkan Angka Kematian Ibu
- 07/03/2012 14:03 - DPR Desak Pemerintah Segera buat Road Map Kemandirian Bahan Baku Obat Nasional
- 07/03/2012 13:49 - Pemerintah Diminta Bubarkan Partai Demokrat
- 02/03/2012 14:35 - KUPAS Luncurkan Klub Integritas
- 02/03/2012 07:23 - Prioritaskan Hutan Mangrove, Tinjau Ulang Rehabilitasi Hutan Konservasi
Berita Sebelumnya:
- 29/02/2012 11:48 - Adanya Broker KTP di Cagub Independen
- 29/02/2012 11:37 - MIUMI: Niat Ulama Muda Tuntaskan Masalah Umat
- 29/02/2012 11:03 - Sembilan Tahun INSISTS
- 29/02/2012 08:18 - Premanisme Marak, Bukti Pemerintah Gagal
- 29/02/2012 07:36 - HPKLI: Pedagang Kaki Lima tidak Butuh Modal
Features
Laporan dari Gunungkidul DIY
Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarakatuh, Ka...Selasa, 03 April 2012 19:12
PT. Bina Media Sabili
Graha Sabili, Jl.Cipinang Cempedak III No 11 A
Phone : ( 021) - 8515513
Forum Pembaca
Waspadai Asing Bermain di Papua
- NO. 39 TAHUN XX/30 JANUARI - 05 FEBRUARI 2012
- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta semua pihak agar selalu waspada terhadap gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kita harus selalu waspada dan bukan berarti kewaspadaan terhadap lepasnya Papua dari NKRI dikendurkan. Saat ini, pola melepaskan bagian dari negara dari induknya belakangan ini marak terjadi oleh ‘gerakan internasional’ melalui pemberontakan separatis (Organisasi Papua Merdeka) yang didukung asing. Jika di suatu negara, ada gerakan separatis yang sedang ditumpas oleh negara, maka pemerintah yang bersangkutan dikenai pelanggaran HAM atau kriminal internasional, selanjutnya diserbu atas nama Hak Azasi Manusia pula.
Apa yang di terjadi di sejumlah negara, seperti di Timur Tengah bisa terjadi pula di Indonesia. Kekuatan asing bisa masuk ke Indonesia dengan menggunakan isu HAM manakala separatisme di Papua ditumpas dengan kekerasan. Kita bisa melihat Libya, Tunisia, Yaman, Mesir dan yang sedang dalam proses adalah Suriah. Di Indonesia punya pengalaman Timor Timur yang akhirnya merdeka. Cara lunak belum tentu bisa menjamin Papua tetap berada di wilayah NKRI. Apabila gerakan separatisme dihadapi dengan ‘soft power’ atau ‘soft policy’ bisa menjadi ‘zero power’.
Indonesia sulit melakukan kekerasan terhadap separatisme Papua karena tidak mau dan tidak akan mampu, baik kemampuan negara maupun kepemimpinan negara. Sebaliknya, bila OPM dibiarkan di Papua, maka pada akhirnya Papua akan merdeka. Seharusnya, pihak yang bergerak di Papua adalah masyarakat bangsa non-pemerintah yang bergerak secara serentak guna mempertahankkan NKRI. Cara ini yang dianggap paling elegan dan tidak terjebak ancaman HAM dan pembiaran terhadap separatisme. Gerakan civil society ini seharusnya didukung lembaga-lembaga tinggi negara non-eksekutif, sehingga ada totalitas bangsa ini mempertahankan Papua dari NKRI.
Ir. Faulika Utami
Jl. Pupuk Raya 25 C
Kota Bontang, Kaltim
Email : futami35@gmail.com
⇛ vimax asli
BalasHapus⇛ vmenplus
⇛ vimax
⇛ klg pills
⇛ vigrx plus
⇛ vakum penis
⇛ pro extender
⇛ lintah papua
⇛ black mamba
⇛ cobra oil
⇛ vmen plus
⇛ viagra
⇛ maximum powerful
⇛ cialis 50mg
⇛ cialis 20mg
⇛ black ant
⇛ nangen
⇛ blue wizard
⇛ sex drops
BalasHapus⇛ potenzol
⇛ perangsang serbuk
⇛ viagra cair
⇛ vakum payudara
⇛ grow up
⇛ kianpi pil
⇛ semenax
⇛ tattonox
⇛ selaput dara
⇛ celana hernia
⇛ penumbuh rambut
⇛ pemutih badan
⇛ perontok bulu
⇛ pemutih selangkangan
⇛ perapat vagina
⇛ pemutih gigi